Perebutan Wilayah KASHMIR antara India ddengan Pakistan

Oleh: Ratri Wulandari

Permasalahan perebutan wilayah KASHMIR di Realm Asia Selatan

Ø  Penyebab

Konflik antar negara di Asia Selatan yang mempengaruhi sebagian besar hubungan internasional negara-negara di Asia Selatan. Konflik tersebut terjadi antara India dengan Pakistan yang masih berlangsung hingga sekarang. Konflik tersebut berawal semenjak pasca kemerdekaan India dan Pakistan. Terdapat wilayah dengan nama Kashmir yang diperebutkan kedua negara tersebut. Daerah Kashmir yang subur dan dialiri oleh sungai-sungai utama yang sangat mempengaruhi kondisi geografis Asia Selatan secara keseluruhan. Hal itu yang membuat kedua negara tersebut terus berkonflik hingga saat ini.

Persoalan adu kekuatan antara India-Pakistan juga menjadi faktor yang menyebabkan meruncingnya konflik. Kedua negara baik India maupun Pakistan sering melakukan adu kekuatan militer melalui uji coba senjata nuklir. Hal ini sesuai dengan teori Balance of Power (BoP) dimana ketika ada suatu negara yang dianggap mengancam, maka negara yang merasa terancam tersebut akan balik mengancam. Situasi ini kemudian telah berubah menjadi Balance of  Terror. Selain itu mengapa konflik India-Pakistan terjadi karena kedua negara berusaha untuk mencapai kepentingan nasional (National Interest) masing-masing negara. Dalam hal ini adalah terkait dengan pemilikan wilayah Kahsmir. Pakistan menganggap bahwa India telah mencaplok wilayah Khasmir dan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa terjadi perebutan wilayah Kashmir antara Pakistan dengan India.

Beberapa penyebab konflik yang lain adalah karena tentara India diberikan impunitas untuk tidak dikenakan hukuman atas tindakan kekerasan yang mereka lakukan (special powers) melalui sebuah Akta Angkatan Bersenjata Jammu dan Kashmir. Pemerintah India juga menolak peran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa dengan alasan bahwa Kashmir adalah urusan bilateral India dan Pakistan.

India sendiri mengklaim bahwa konflik Kashmir bukan karena agama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa, pada waktu India dan Pakistan belum merdeka, wilayah Kashmir aman. Meski sebagian besar penduduknya muslim dan pemerintahannya Hindu, tapi di Kashmir tidak ada konflik. Sama seperti India ketika di bawah Sultan Akbar, meski mayoritas Hindu dan diperintah oleh muslim, India aman dan sejahtera.

Menurut pihak India, Islam di Kashmir yang berkembang adalah sufisme yaitu ajaran yang lebih mementingkan spiritual. Ajaran sufisme Islam ini tidak berbenturan secara konfrontatif dengan spiritualisme Hindu. Mereka bisa bekerjasama.Sebagai contoh, Sultan Akbar dan tiga generasi sesudahnya berhasil membangun kerajaan besar Islam di India dengan konsep sufisme. Kerajaan Kashmir yang mayoritas Islam dan Jammu yang mayoritas Hindu keduanya di bawah kerajaan Hindu sebelum terbawa arus 'permusuhan' Pakistan dan India juga hidup aman, sejahtera, dan rakyatnya saling menghormati. Pakistan balik menuduh India sengaja memutar-balikkan fakta untuk menguasai Kashmir. Bagi Pakistan, penduduk Kashmir yang sebagian besar Islam selayaknya masuk dalam Pakistan.

Sampai  sekarang ini  sepertiga  wilayah  Kashmir  yang  meliputi Azad  Kashmir berada di bawah pemerintahan Pakistan dan pada hakekatnya termasuk dalam propinsi kelima Pakistan. Sedangkan  dua  pertiga  wilayah  Kashmir  yang  meliputi  Jammu  dan  Lembah  Kashmir dan  sekitarnya,  berada  di bawah  pemerintahan  India.  Di  bawah  pemerintahan  India,  Kashmir  tidak mencapai  kemajuan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapai  termasuk  tendah, inflasi  tinggi  dan  penduduk  tetap  miskin.  Karena  ketidakpuasan  akan  sejarah,  terlalu seringnya berganti rezim, isu perbedaan agama, hubungan tarik ulur India-Pakistan, yang   saling   tumpang   tindih   menjadikan   adanya   masalah separatisme di  wilayah Kashmir yang semakin kompleks.

Berkaitan dengan isu hubungan India dan Pakistan dalam problematika Kashmir, maka perihal perimbangan militer dapat digunakan sebagai landasan. Dalam dunia yang sudah  mengglobal,  terutama  pasca  perang  dingin,  tidak  dijumpai  suatu  pemerintahan dunia yang memiliki kekuasaan imperial dominan untuk menjaga perdamaian yang utuh.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  pertimbangan  regional.  Kekuatan  yang  besar, menjadi aktor penting dalam pertimbangan regional. Dalam hal ini sebagai aktornya di Asia Selatan adalah India dan Pakistan. Dilihat dari segi geografisnya, memang kedua negara  wilayahnya  cukup  luas,  begitu  pula  di  bidang  militernya  pun  maju.  Terutama karena India pernah mendapat pasokan senjata nuklir dari Uni Sovyet pada tahun 1984.

Di  masa-masa  itu  memang  dunia  mengalami  peristiwa  yang  disebut sebagai  bazar senjata. Kemudian Pakistan pun juga mendapat pasokan senjata dari Amerika Serikat dengan tujuan mengimbangi India. Oleh karena itu, wilayah di sekitar India-Pakistan bisa terancam akan keberadaan senjata nuklir India – Pakistan. Sejak dulu India sering melakukan tarik ulur terhadap Kashmir apalagi dengan kerangka kebijakan luar negeri yang diterapkan. Kedua pihak memiliki kepentingan  tertentu  terhadap  Kashmir.  Misalnya  teori  politik  domino sesuai dengan asumsi dari India. Apabila wilayah Jammu dan Lembah Kashmir lepas dari India, India bisa  ketakutan  jika  wilayah  lain  seperti  Ladakh  ikut  terlepas  juga.  Sehingga  terlihat bahwa kekuatan India menurun.

India masuk ke Kashmir secara paksa tahun 1947. Pada tahun itu, tepatnya 26 Oktober 1947,  India mengaku menandatangani perjanjian kerjasama dengan Maharaja Kashmir.   Dokumen   perjanjian   itu   berisi   permintaan   Maharaja   kepada   India   agar mengirimkan   tentaranya   ke   Kashmir   untuk   menumpas   pemberontakan.   Dokumen kontroversial inilah yang menjadi alasan India menduduki Kashmir. Pakistan  dan  orang-orang  Kashmir  memprotes  kedatangan  tentara  India  itu.

Mereka  meragukan  adanya  dokumen  tersebut.  PBB  juga  tidak  mengakui  klaim  India. Inggris  sendiri negeri yang pernah menjajah India tidak  mengakui adanya klaim  India  itu. Bahkan Inggris menyatakan, Kashmir lebih pas berada di bawah Pakistan. Alasannya, sebagian  besar  warga  Kashmir  beragama  Islam  dan  secara  geografis,  Kashmir  lebih dekat  akses  ekonominya  ke  Pakistan.  Meski  demikian,  Inggris  tidak  bisa  mencegah ekspansi tentara India ke Kashmir.

Ø Solusi

Menurut saya solusi untuk menyelesaikan perebutan wilayah Kashmir antara India dengan pakistan harus dilaksanakan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. PBB dan SAARC sebaiknya memberikan hak kepada India dan Pakistan atas wilayah kashmir sesuai dengan letak wilayahnya masing-masing. Jadi tidak ada alasan bagi negara India dan Pakistan untuk saling berebut untuk menguasai wilayah Kashmir secara utuh. Selain itu PBB dan SAARC harus tegas dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik perebutan wilayah kashmir. Untuk negara yang tidak mematuhi keputusan dari PBB dan SAARC sebaiknya dikenakan hukum yang tegas.

• Upaya PBB dalam menyelesaikan konflik kashmir

Upaya PBB semakin optimal ketika pada 20 Januari 1948, DK PBB membentuk United Nation Comission for India and Pakistan (UNCIP) yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Belgia dan Argentina. Namun pada 21 April 1948, PBB memutuskan untuk menambah dua anggota baru UNCIP, yaitu Kolombia dan Cekoslowakia. Selain itu, diputuskan pula bahwa India dan Pakistan harus menarik pasukan, berhenti perang, mengembalikan pengungsi, membebaskan tahanan politik, serta secepatnya melaksanakan referendum atas status Kashmir.

PBB meminta agar Pakistan dan India menarik pasukannya di Kashmir. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa "Pemerintah India dan pemerintah Pakistan menegaskan kembali bahwa status masa depan Jammu-Kashmir akan ditentukan sesuai dengan kehendak rakyat dan untuk mencapai tujuan tersebut, atas penerimaan Perjanjian Genjatan Senjata, kedua pemerintah menyetujui untuk memulai konsultasi dengan Komisi untuk menentukan syarat-syarat yang adil, seimbang, bebas dan terjamin".

Pada 5 Januari 1949, PBB kembali mengeluarkan resolusi yang menyebutkan bahwa "the question of accession of the state of Jammu and Kashmir to India or Pakistan will be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite. Resolusi tersebut juga menyatakan untuk penarikan pasukan Pakistan dari Kashmir, mengukuhkan hak tentara India dalam mempertahankan Kashmir, dan segera melaksanakan referendum di Kashmir secara independen.

Setelah usaha-usaha memaksa India untuk menaati resolusi PBB tidak pernah terwujud, maka pada tahun 1957, Pakistan mencoba kembali mengangkat isu Kasmir ke PBB, yang kemudian hasilnya adalah PBB menolak ratifikasi Instrument of Accession, namun hasil tersebut ditolak India. Resolusi tersebut juga mengulangi resolusi sebelumnya yang menyatakan bahwa masa depan Kashmir harus diputuskan sesuai kehendak rakyat melalui cara-cara yang demokratis dengan melaksanakan referendum yang bebas dan tidak memihak di bawah pengawasan PBB.

Pada tahun 1962, Dewan Keamanan PBB berusaha melakukan hak veto namun hal tersebut gagal. Upaya PBB dalam menyelesaikan masalah ini terlihat melemah ketika dikeluarkannya resolusi tahun 1964 yang menyatakan bahwa permasalahan Kashmir antara India dan Pakistan sebaiknya diselesaikan dahulu secara bilateral. Berbagai resolusi yang dikeluarkan tidak juga menyelesaikan permasalahan Kashmir. Bahkan India dan Pakistan kembali terlibat perang terbuka pada tahun 1965 dan tahun 1971, yang mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa, korban terluka dan tertangkap.

·      Upaya SAARC (South Asian Association of Regional Cooperation) dalam penyelesaian konflik Kashmir

Permusuhan antara India dan Pakistan merupakan salah satu hubungan persengketaan yang paling awet yang pernah terjadi di antara dua negara bertetangga. Di beberapa masa jeda damai, persengketaan di antara mereka sudah hampir berumur 57 tahun, sama tuanya dengan usia kedua negara itu sendiri. Konflik India-Pakistan merupakan konflik yang sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena konflik tersebut melibatkan dua Negara besar yaitu India dan Pakistan. Konflik India-Pakistan juga berdampak buruk bagi organisasi SAARC (South Asian Association of Regional Cooperation), yaitu organisasi internasional regional yang beranggotakan negara-negara Asia Selatan, dimana India dan Pakistan juga merupakan anggota dari SAARC.

Kemelut ini akan mengganggu kemajuan dan eksistensi SAARC di masa mendatang, karena selain mereka sebagai negara-negara dominan juga sangat tidak mungkin apabila Negara-negara yang berada dalam satu organisasi terlibat konflik atau atau perang dengan negara lain sesama anggota.

Jalan menuju perdamaian antara India dan Pakistan sangatlah panjang, setelah menyepakati gencatan senjata pada awal tahun 1949, menyusul perang pertama pada tahun 1947, hubungan antara kedua negara kembali memburuk. Ketegangan mencapai klimaks pada September 1965 ketika pasukan India dan Pakistan kembali dikerahkan ke medan perang. Kesepakatan damai akhirnya ditandatangani pada tahun 1966, tetapi lima tahun kemudian, tahun 1971 mereka kembali bertempur, kali ini karena sengketa soal wilayah Pakistan Timur, yang kemudian menjadi Bangladesh. Perdamaian terjadi lagi pada tahun 1972, yang diikuti masa tenang yang relatif panjang, hingga dilakukannya berbagai kegiatan uji coba rudal nuklir di kedua negara, yang dimulai pada dekade 1990-an.

Tahun 1985 Negara-negara di Asia Selatan, membentuk organisasi internasional regional Asia Selatan atau SAARC ( South Asian Association of Regional Cooperation), dimana India dan Pakistan adalah anggota dari organisasi ini. Dan konflik yang terjadi antara India dan Pakistan menjadi agenda SAARC untuk ikut membantu menyelesaikannya yaitu sebagai mediator dari India dan Pakistan.

Dari semua hal yang di upayakan oleh SAARC , sampai saat ini SAARC belum menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik Kasmir. Dengan kata lain selama ini SAARC hanyalah wadah bagi wakil baik dari India maupun Pakistan untuk berunding dan mencoba menyelesaikan pertikaian mereka